DPRD MEMILIH HAK INTERPLANSI DARI PADA PANSUS UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN KALI LAMONG.

Gresik, JA- Pos News,(10/2/2020)Senin, DPRD kabupaten Gresik mengelar rapat paripurna dengan agenda usulan pembentukan pansus kali lamong dengan dihadiri 43 anggota DPRD Gresik termasuk ketua DPRD & wakil wakil ketua.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Fandi Akhmad Yani dengan didampingi Mujid riduan.

Dimana hasil keputusan rapat paripurna tersebut berakhir dengan votting (pengambilan suara terbanyak) dengan 2 (dua) mekanisme yang ditawarkan kepada anggota yakni Hak interplansi dan Pansus untuk menyelesaikan persoalan kali Lamong (banjir yang kerap melanda wilayah Gresik Selatan).

Usai rapat sidang paripurna,. Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan keterangan pres dengan didampingi Jumanto (ketua komisi 1 bidang Hukum & Pemerintahan) serta Wongso Negoro (ketua Fraksi Golkar) menyampaikan bahwa ” Pansus ditolak karena anggota lain memilih Hak Interplansi dalam menyelesaikan persoalan kali Lamong “.”Kata Fandi Akhmad Yani.

Kenapa demikian, Ketua DPRD menerangkan bahwasanya komitmen DPRD Gresik bukan memprioritaskan kali Lamong saja, kita cari jalan sesuai hak DPRD yakni hak Interplansi yang akan mengundang saudara bupati Gresik untuk memberikan keterangan program penangganan kali Lamong, dan bukan kami tidak serius akan tetapi lebih serius menanggani persoalan kali Lamong.”Jelas Fandi Akhmad Yani.

Apabila ini nanti Hak Interplansi seandainya bupati tidak memberikan keterangan kita lakukan pansus (Alat kelengkapan dewan bersifat sementara/khusus).

Sebab kami menilai, kenapa demikian alasan kita “karena pemerintah kabupaten Gresik sudah membentuk tim yang diketuai oleh BPBD.”terang Fandi Akhmad Yani.

Menurut keterangan Ketua DPRD yang menolak pansus dan menyetujui Hak Interplansi antara lain : PKB, Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat. Dan yang menyetujui dibentuknya Pansus antara lain : Nasdem, Gerindra dan Demokrat, yang menjadi catatan Demokrat tadi awalnya menyetujui Pansus dan dilakukan votting kalah maka dia memilih hak interplansi, sedangkan PAN & PPP kayaknya mengikuti Hak Interplansi juga.

“Yang jelas pada dasarnya DPRD berkomitmen akan mengusahakan ditahun 2020 ini keseriusan pemerintah dilakukan untuk penyelesaian masalah banjir kali Lamong, Dan DPRD tidak main-main karena persoalan ini berkepanjangan, pemerintah kalau tidak serius kita akan mengunakan cara yang lebih untuk menekan pemerintah menyelesaikan kali Lamong.” Ungkap Fandi Akhmad Yani.

Sementara ditempat terpisah Catur Dadang Rahardjo menilai bahwa yang tidak mendukung pansus itu dimana hati nuraninya,
Karena masyarakat sudah lama susah dan sangat menderita terkait banjir yang melandah wilayah kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti dan Kebomas sekarang.”Jelasnya

Dan ketua Fraksi Nasdem, Musa menambahkan bahw “Fraksi Nasdem menyayangkan usulan pembentukan pansus kali Lamong di tolak, pansus sejatinya ajang untuk membuktikan keseriusan DPRD untuk menuntaskan kali Lamong, Karena terbukti pemkab tidak pernah serius ngurus kali Lamong, fraksi Nasdem menyampaikan permohonan maaf kepada warga Gresik selatan korban banjir kali Lamong Karena tidak berhasil meyakinkan fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama fokus penuntasan kali Lamong melalui pansus DPRD.(IN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *