ASMIPA Berikan Saran dan Solusi Bagi Pemerintah Tentang Penanganan Covid-19

17 views

Gresik, JA-Pos – News, Keprihatinan kondisi Bangsa dan Negara sekarang yang diterpa badai pandemi Covid-19 dimana telah muncul baru seperti Delta dan Lambda yang jauh lebih ganas, dengan tingkat penyebaran begitu sangat cepat, Sabtu (24/7/2021).

Sudah tepat bila pemerintah mengambil langkah PPKM. Disayangkan langkah pemerintah disini tidak diiringi solusi yang tepat, sehingga akibatnya rakyat menjerit dan tidak kuat menahan tekanan PPKM yang beresiko sehingga terjadi benturan kepentingan antara lapar dan aturan.

“ASMIPA organisasi Astana Mitra Pariwisata pelaku Wisata Indonesian, yang saat ini sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, akan tetap mendukung Pemerintah dengan memberikan masukan secara terbuka kepada Kepala Negara, untuk mengambil penyikapan dalam mengatasi penyebaran Covid-19, sekaligus berikan masukan mengatasi kesulitan yang dialami anak bangsa.” papar Ketua Pembina ASMIPA Prof. H. Muhammad Ashraf.

Diruangan via Zoom Ketua umum ASMIPA Umi Kulsum atau sebut saja Bunda Sofi bersama jajaran pengurus. Ketua Pembina menyampaikan di hadapannya, memberikan solusi yang disarankan. ASMIPA mendukung program Pemerintah baik PPKM darurat bentuk lock Down.

Seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari. Lockdown dinilai lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM Darurat yang masih membuka beberapa sektor.

“Sebaiknya Pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama – sama mengakibatkan turunnya perekonomian, ya pakai lockdown saja sekalian,” imbuh ketua umum ASMIPA dalam konteks Lockdown.

Masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen. Ini akan berjalan dengan baik, bila pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dalam insentif berkala sesuai kemampuan pemerintah, dengan catatan merata tidak ada pengecualian pada masyarakat mampu yang tidak mampu, karena jika pakai sistem BLT dan bansos seperti sebelumnya itu rawan di korupsi.

“Kenapa saya berstatement seperti itu..? Kenyataan di lapangan banyak aparat/oknum di desa yang tebang pilih, hanya keluarga dan kerabat terdekat mereka yang mendapat bantuan tidak merata dan jika bansos berbentuk sembako disini juga akan rawan kecurangan korupsi, karena sembako susah kita lacak lagi dari isi sembako tersebut,” ungkap ketua umum

Dilanjut, jadi alangkah merata dan adil juga tepat sasaran jika berbentuk tunai dan BLT hanya akan di berikan kepada warga yang siap di vaksin sebagai reward atau penghargaan Pemerintah atas kesadaran mereka yang sukarela di vaksin dan sudah di vaksin hingga dana BLT bisa di berikan saat vaksin itu juga.

Penasehat, Ketua Umum Juga Jajaran Pengurus  Dan Anggota ASMIPA Yang Sedang Mendengarkan Arahan Dari Ketua Dewan Pembina ASMIPA Prof H. Muhammad Ashraf PhD didampingi Pembina Pusat ASMIPA Drs Bambang Ari, H Asrul Husein, H. Irham Anwar SH MH Dan H. Wisnu Suhardjo Bsc SH MH MBL Terkait Pandemic Covid-19 Secara Online
Penasehat, Ketua Umum Juga Jajaran Pengurus Dan Anggota ASMIPA Yang Sedang Mendengarkan Arahan Dari Ketua Dewan Pembina ASMIPA Prof H. Muhammad Ashraf PhD didampingi Pembina Pusat ASMIPA Drs Bambang Ari, H Asrul Husein, H. Irham Anwar SH MH Dan H. Wisnu Suhardjo Bsc SH MH MBL Terkait Pandemic Covid-19 Secara Online

Jadi disini mengurangi kecurangan dan kesempatan untuk korupsi dan akan menarik minat pada warga lainnya, untuk segera di Vaksin Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung tidak berlebih juga tidak kurang.

Terkait PPKM yang sekarang telah di berlakukan kurang efektif dikarenakan masyarakat akan tetap tidak taat peraturan PPKM, sehingga yang terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah. Kenapa..? Kalau sudah urusan perut lapar dan anak – anak harus sekolah, biaya sakit, di tagih debt collector yang tidak kompromi apa tepat pemberlakuan PPKM tanpa insentif dari pemerintah..? Akhirnya yang terjadi perang sesama antar warga dan aparat.

“Cara yang tepat dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos BLT dan hanya buat yang siap di vaksin sebagai tanda terimakasih sudah mendukung program pemerintah, maka tidak ada alasan lagi berkeliaran diluar rumah,” tandas ketua umum ASMIPA Umi Kulsum atau yang biasa di sapa Bunda Shofie yang juga Adalah Ketua Bidang Pariwisata SATGAS NAWACITA INDONESIA.

Jika memang serius untuk segera menuntaskan berhentinya virus Covid-19. Lock Down/PPKM berjalan lancar, alangkah tepatnya jika SPBU dan arus tol yang ditutup jadi efektif, begitu tol dan SPBU hanya di peruntukkan untuk kebutuhan esensial dan kritikal, logistik, dinas kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, tapi buat masyarakat dan pengusaha di tutup total tidak ada tebang pilih, jika masih ada yang melayani di luar itu. SPBU bisa di cabut perijinannya dengan demikian.

Otomatis jalan akan sepi dan tidak perlu anggaran yang besar buat aparat menjaga PPKM. Dari aparat Kepolisian, Pol PP dan TNI di fokuskan untuk jemput pola sosialisasi vaksin ke desa – desa, bekerja sama dengan karang taruna agar warganya sadar bahayanya Covid-19 dan pentingnya vaksin, dengan memberikan imbalan BLT “Saya yakin warga akan sadar berbondong-bondong untuk di vaksin dan mau di lock Down,” kata ketua umum

Vaksin colectif hingga mencapai ribuan orang justru membahayakan penyebaran Covid-19 lebih banyak. Kenapa tidak di gencarkan di tiap – tiap desa saja, melibatkan babinsa dan Pol PP juga Kepolisian untuk jemput ke desa – desa, disini simpati masyarakat terhadap pemerintah akan lebih yakin dan percaya bahwa pemerintah bersungguh – sungguh melindungi Rakyatnya, dari pada menjaga jalan dan merazia tempat usaha yang pasti membutuhkan biaya banyak dan rawan gratifikasi dan ahirnya mengurangi simpati masyarakat terhadap pemerintah.

“Terkadang razia juga terkesan tebang pilih, dari kami seluruh anggota ASMIPA (Astana Mitra Pariwisata ) Komunitas yang paling terdampak dan sudah tidak tau apa, mau di makan buat esok hari kami apa, kami siap mendukung penuh program Pemerintah tapi hendaknya tolong kebijakan yang akan di ambil lebih melihat masyarakat di bawah, bukan memberikan peluang terhadap aparat untuk berkorupsi.

“ASMIPA siap membantu mengedukasi dan memberikan wawasan sesuai Prokes terhadap masyarakat yang belum siap di Vaksin apapun alasannya. ASMIPA siap mengawal pengawasan BLT terhadap masyarakat jika di butuhkan oleh pemerintah.” tutup ketua umum Bunda Sofi

(Fir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *