Sinergitas Ketua DPD PJI-Demokrasi Jatim, Ke Bangkesbangpol

450 views

Surabaya, JA-Pos News, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Jawa Timur (DPD PJI-Jatim) didampingi Arik Kurniawan ketua bidang Organisasi dan Keanggotaan melakukan kordinasi tindak lanjut ke dinas Bangkesbangpol Jawa Timur, dijalan Putat Indah no 1 Surabaya, Rabu (6/10/2021).

Dalam kordinasi sinergitas jalinan kemitraan tersebut, ditemui langsung oleh Khamim selaku kepala sub bidang kelembagaan dari Bangkesbangpol diruang kerjanya. Ada 2 (dua) pembahasan yakni tindak lanjut organisasi masyarakat dengan pemerintah dan sinergitas.

Ahmad Anugerah lebih akrab dipanggil Ahmad Garad menyampaikan,”Kami juga mempertanyakan terkait keanggotaan PJI-Demokrasi Jatim, serta permohonan audiensi dengan kepala Bakesbangpol sebagai bentuk tindak lanjut sinergitas dan kerjasama lanjutan,” ungkapnya.

Masih Achmad Garad, “Secara tekhnis, kami ingin lebih spesifik bentuk kerjasamanya antara ormas dengan pemerintah, dan tadi dari pihak Bakesbangpol mengatakan bahwa kami juga sudah terdaftar dan tercatat,” jelasnya.

Menurut Khamim selaku kepala sub bidang lembaga kemasyarakatan saat ditemui diruang kerjanya mengatakan,Dalam Pendaftaran ormas dan lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 15 UU No 17 tahun 2013 dan pasal 3 PP no 58 tahun 2016. Namun untuk organisasi yang mempunyai dasar hukum hingga Menkumham, menurut Bakesbangpol bahwa ormas tersebut seharusnya mendapatkan pembinaan dari kementerian terkait.

“Sebagai instansi yang menaungi lembaga masyarakat, dan sesuai dengan Pasal 9 dalam PP 58 tahun 2016 Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.” Ujar Khamim.

Lebih lanjut Khamim, “DPD PJI-Demokrasi Jatim sudah terdaftar di kami mas, memang kami tidak memberikan surat tanda lapor, karena tidak ada dasar hukumnya, kalau pihak ormas minta STL Monggo bersurat lagi, nanti kita jawab secara resmi,” pungkasnya.

(Ark)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *