Bawa Bukti Baru, Warga Desa Ngujungrejo Ngeluruk Kejari Lamongan

58 views

Lamongan, JA-Pos News – Warga Desa Ngujungrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, kembali melaporkan kasus Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2019-2021 yang Diduga dilakukan oleh Kepala Desa dengan inisial MJ dan Bendahara Desa dengan inisial ML ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

Menurut warga setempat selaku pelapor yang tidak bisa disebutkan namanya, usai menyerahkan berkas laporan ke Kejari Lamongan pada Jumat (19/11/21), ketika dikonfirmasi awak media ini mengatakan, bahwa Ia kembali melaporkan Kepala Desa Ngujungrejo dan Bendahara Desa atas Dugaan Penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019-2021 yang terjadi di Desa Ngujungrejo, setelah laporannya beberapa bulan lalu ke Kejaksaan Negeri Lamongan terkait dugaan penyimpangan 10 item jenis kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD), ADD, maupun BKKPD di tahun 2020.

“Beberapa bulan lalu saya sudah melaporkan terkait Dugaan korupsi yang terjadi di Desa Ngujungrejo ke Kejaksaan Negeri Lamongan, dan pada saat itu pihak Kejari Lamongan meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 item yang sudah kita laporkan. Namun ironis, dari hasil pemeriksaan/Audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat di lapangan Diduga hanya sebagai permainan saja, dan pihak Inspektorat terkesan melindungi oknum-oknum pemerintah desa Ngujungrejo yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan mengembalikan bangunan yang diduga tidak sesuai RAB, serta mengerjakan bangunan yang Diduga Fiktif yaitu pemeliharaan Gedung atau prasarana Kantor Desa anggaran tahun 2020 dan baru dikerjakan di tahun 2021, serta BUMDES tahun 2020 yang pada saat itu diketahui hingga akhir bulan Desember 2020 Diduga belum digulirkan oleh Direktur Bumdes Ngujungrejo,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Warga (pelapor), kami kembali melaporkan kasus Dugaan Korupsi/penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019-2021 yang Diduga dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, beserta bukti-bukti baru diantaranya.

1. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020 terdapat kegiatan dengan nomenklatur. 2.03.01., dengan uraian pelaksanaan pembangunan Jalan Desa, tepatnya di depan Gapura masuk Desa, yang menghubungkan antara Desa Ngungjungrejo dan Desa Balun, Kabupaten Lamongan, yang menghabiskan dana bersumber dari BKKPD (Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa) tahun anggaran 2020, senilai Rp.150.000.000., dalam pelaksanaannya Diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang ada/Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Masalahnya, proyek pembangunan jalan rabat beton yang dikerjakan baru seumur jagung tersebut sudah mengalami pecah-pecah, juga banyak yang Sudah ditambal semen, dan dalam pelaksanaannya yang seharusnya di swakelolakan namun di kontraktualkan.

2. Selanjutnya kegiatan nomenklatur. 2.03.02., dengan uraian pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang di 4 (Empat) titik. RT.01, RT.03, RT. 04, RT. 05, tepatnya di Dusun Ngujung, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 senilai Rp.237,203,300, Diduga pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, atau tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dimana pembangunan proyek Jalan Dusun yang seharusnya dikerjakan panjangnya mencapai 213 Meter, lebar 2,9 Meter, serta tebalnya mencapai 15 Cm. Namun dalam praktik pekerjaannya dikasih urukan pedel sehingga ketebalan rabat beton tersebut tidak sampai 15 cm, bahkan hanya 10 cm dan 9 cm, dan proyek tersebut juga sudah diperiksa oleh pihak Inspektorat, dan pada saat itu ada penemuan panjangnya kurang 7 meter, tepatnya dititik pembangunan jalan RT. 03, namun hingga kini belum ada kejelasan. Dan dalam pengerjaan proyek rabat beton yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2020, Bahkan Tim Pelaksana (Timlak) juga tidak mengetahui terkait belanja material bangunan.

Sementara untuk Pencairan Dana Desa (DD) sendiri kurang transparan terhadap semua Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Sedangkan yang mengetahui Cuma Kepala Desa bersama Bendahara Desa.

3. Tindakan melawan hukum lainnya yaitu, Pemerintah Desa Ngujungrejo melalui Kepala Dusun Ngujung dengan inisial SP dan perangkat desa dengan inisial RD pada tanggal 3 Agustus 2020 diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) tahap pertama sebesar Rp.150.000., (seratus lima puluh juta rupiah) ke masing-masing rumah warga dengan alasan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapat bantuan.

4. Bahwa Diduga melakukan Mark Up data kegiatan dengan nomenklatur 02.01.01 dengan uraian penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian Dll) yang bersumber dari Dana Desa (DD) anggaran tahun 2020 senilai Rp.11.856,000. Dimana pencanangan awal dalam rancangan anggaran biaya (RAB) adalah untuk 19 orang guru, dan masing-masing guru mendapatkan Rp. 600.000. Tetapi pada waktu realisasi yang diperuntukkan menjadi 31 Guru, masing-masing guru mendapatkan Rp. 345.000. Dan ada sebagian guru yang tidak punya lembaga pendidikan, baik TPQ atau Diniyah juga tidak mengajar di PAUD mendapatkan insentif tersebut, bahkan sebagian guru tidak berdomisili di Desa Ngujungrejo.

5. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020 terdapat kegiatan dengan nomenklatur 1.02.02 dengan uraian Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa, senilai Rp.15.116.800., untuk pembelian Proyektor LCD, Komputer, Kanopi, Almari, namun kenyataan di lapangan Fiktif.

6. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020 terdapat kegiatan dengan nomenklatur 2.02.02 dengan uraian Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls, Bumil, Lamsia, Insentif, senilai Rp. 10,544,100. Namun kenyataan di lapangan uang tersebut tidak direalisasikan.

7. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020 terdapat kegiatan dengan nomenklatur 3.03.03 dengan uraian Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa, senilai Rp. 5.000.000. Namun kenyataan di lapangan tidak ada kegiatan lomba apapun, mengingat pada waktu itu adalah masa pandemi Covid-19.

8. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2020 terdapat kegiatan dengan nomenklatur 5.01.01 dengan uraian Kegiatan Penanggulangan Covid, senilai Rp. 49.435.500, Diduga syarat penyimpangan, masalahnya dalam kegiatan tersebut Lembaga Masyarakat baik BPD, LPM, RT, RW, banyak yang belum tau perincian anggaran yang dikeluarkan dan terkesan tertutup.

9. Bahwa Diduga melakukan penyelewengan anggaran kegiatan dengan nomenklatur 6.2.2.01., dengan uraian Penyertaan Modal Desa atau BUMDes yang disuntik dari anggaran Dana Desa (DD) yang seharusnya direalisasikan pada bulan Maret tahun 2020, senilai Rp. 25.000.000, kepada masyarakat peminjam untuk pemberdayaan, namun masyarakat tidak tahu menahu terkait dana tersebut karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, bahkan dana tersebut diduga belum disalurkan kepada Ketua BUMDes, dan Diduga uang tersebut Dikorupsi oleh Bendahara Desa. Ironisnya, lagi pada saat penyerahan uang BUMDes Anggaran tahun 2019 dari pengurus lama sebesar Rp. 302.000.000 namun LPJ di tahun 2020, uang tinggal Rp. 200.000.000.

10. Bahwa pemerintah Desa Ngujungrejo menerima 3 titik kegiatan pekerjaan yang bersumber dari dana BKKPD tahun 2021, diantaranya pembangunan jalan rabat beton arah ke makam senilai Rp. 75 juta, pembangunan lapangan futsal sekolahan SD Ngujungrejo senilai Rp. 75 juta, dan pembangunan jalan rabat beton jalan poros Desa Ngujungrejo senilai Rp. 75 juta. Namun lagi-lagi dalam pelaksanaannya Diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang ada/Rancangan Anggaran Biaya (RAB),” ungkap pelapor.

Lebih lanjut pelapor mengatakan, bahwa terkait banyaknya Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa bukan hanya di tahun 2020, namun di tahun 2019 juga masih banyak yang belum terealisasi, dan hal itu juga mendapat respons serius dari pihak BPD Ngujungrejo dengan melayangkan surat perihal Pemberitahuan hingga 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 13 November 2020, dan yang ke dua pada tanggal 19 Mei 2021.

“Adapun isi surat Pemberitahuan/klarifikasi terkait hasil monitoring pelaksanaan Pemerintah Desa Ngujungrejo di anggaran tahun 2020, yang mana masih banyak sekali hal-hal yang belum terlaksana ada 9 item Diantaranya, keuangan tahun 2019 dan tahun 2020, Aset Desa, Laporan LKKPD tahun 2019 dan tahun 2020, Hasil Bumdes dan Panskinmas, Penjabaran APBdes tahun 2020, Perubahan APBdes tahun 2020, Draf RKP tahun 2021, Draf APBdes tahun 2021, Dan lain-lain,” tegasnya.

Terkait pelaporan warga menyebutkan ada pemotongan BLT-DD tepatnya di Dusun Ngujung, Desa Ngujungrejo yang dilakukan oleh perangkat desa pada tahap awal tahun 2020 sebesar 150 Ribu per KPM. Tapi pada saat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat di kantor Desa Ngujungrejo, beberapa bulan lalu. Perangkat desa dengan disaksikan pihak Inspektorat mendatangkan 20 warga 10 warga diantaranya dari Dusun Rangkah, untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada pemotongan.

Namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan oknum perangkat Desa Ngujungrejo yang Diduga melakukan pungli BLT-DD di Dusun Ngujung, pada saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan WhatsApp beberapa bulan lalu, mengakui bahwa sebenarnya dari awal sudah ada kesepakatan, baik bagi yang namanya tercantum untuk mendapatkan uang 600 ribu, serta bagi yang tidak tercantum namanya biar saling merasakan akhirnya sepakat untuk pemerataan.

“Dusun Ngujung ada yang setor sendiri dan ada yang nunggu diambil perangkat, jadi Ngujung tetap dibagi agar sama-sama merasakan, untuk yang Dusun Rangkah, saya kurang jelas pak,” pungkasnya saat itu.

Hal itu juga dibenarkan oleh Salah satu Perangkat Desa Ngujungrejo yang enggan disebutkan namanya kepada awak media ini mengatakan, bahwa pada saat itu warga Penerima BLT-DD dari Ngujung 10 orang, Rangkah 10 orang. Untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak ada pemotongan. Tapi sebenarnya keterangan RD itu benar dan sesuai lapangan, tapi ketika di kantor desa tidak sama dengan pengakuan segelintir warga yang dimintai keterangan sama inspektorat.

“Saat itu warga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak ada pemotongan BLT-DD, dan itupun pengakuan dari pihak Ngujung. Kalau yang di Dusun Rangkah nggak ada masalah, cuman di Dusun Ngujung memang ada pemotongan habis itu langsung dikembalikan setelah banyak warga yang mengeluh, dan kemarin itu kewenangan Inspektorat yang nunjuk untuk dihadirkan di balai desa bukan perangkat Desa,” ujar Sumber.

Menurutnya, bahwa terkait pemeriksaan tersebut, juga terlihat Pemerintah Desa (Pemdes) ketika dicecar pertanyaan masalah DD ADD, dan PAD yang ada di dalam APBDes apa semuanya sudah terealisasi apa belum ? Namun pihak Pemdes menjawab dengan kelabakan (Kebingungan).

“Semuanya dipertanyakan baik BLT-DD, PMT, Insentif Guru Paud/Madin dan bangunan BKKPD, ADD, DD dan fasilitas kantor yang belum terealisasi,” ungkapnya nara Sumber beberapa bulan lalu.

Lebih lanjut Nara Sumber yang juga selaku Perangkat Desa menjelaskan, bahwa sampai saat ini masih belum ada LKPPD di Desa, dan menurutnya di dalam APBDes itu salah fatal, karena Anggaran di tahun 2020 yang semestinya sudah realisasikan, namun baru direalisasikan pada bulan Maret tahun 2021 itu sudah rana pidana.

“Anggaran di tahun 2020 mestinya harus di belanjakan tahun yang sama. Namun baru usai diperiksa inspektorat baru dikerjakan, yang ke dua SPJ BUMDES padahal sampai saat ini belum ada LPJ nya dan APBDes perubahan juga belum disetujui sama BPD,” cetusnya.

Dalam kesempatan berbeda, pada saat itu, Ketua BPD Ngujungrejo saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, terkait isi surat teguran yang sudah dilayangkan pada 19 Mei 2020, namun Ia berdalih bahwa itu bukan surat teguran namun klarifikasi.

“Bukan Teguran pak, BPD minta klarifikasi terkait hal tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, salah satu anggota BPD, yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, Ia membenarkan bahwa pihak BPD pada tanggal 19 Mei 2020, melayangkan surat teguran, bahkan pihaknya sebelumnya juga sudah beberapa kali melayangkan surat, namun tetap tidak digubris oleh Pemdes Ngujungrejo.

“Ya benar, dan besok Insyaallah agendanya rapat sama pemdes. Dan masalah surat teguran sebelum lokdown waktu itu juga sudah pernah melayangkan surat teguran, dan sudah pernah rapat di kantor Balai Desa hingga sore, tapi tetap tidak terlaksana.

Habis gitu dari pihak Desa mengatakan, Iya segera diberikan laporannya, ehhh namun hingga sekarang belum ada laporan apa-apa,” pungkasnya.

Lebih lanjut, anggota BPD saat ditanya, apakah Laporan APBdes 2020, serta LKKPD sudah ada, pada saat pihak Inspektorat melakukan/pemeriksaan di Desa Ngujungrejo pada beberapa bulan lalu, Namun Ia menegaskan bahwa belum ada laporan apapun..

“Ya Belum ada, belum ada laporan apapun,” pungkasnya. Senin (24/05/21).

Menyikapi hal itu, Hery Pranoto selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Lamongan dikonfirmasi awak media ini di ruang kerjanya beberapa bulan lalu mengatakan, bahwa terkait kasus Ngujungrejo, Kecamatan Turi pihaknya beberapa bulan lalu mendapat pelimpahan dari Kejaksaan Negeri dan hasilnya sudah diserahkan kembali ke Kejaksaan.

“Kasus Ngjungrejo Kemarin saya dapat pelimpahan dari kejaksaan dan hasilnya sudah saya serahkan kembali. Masalah hasilnya saya lupa. Saya hanya pelimpahan dan Saya tidak akan memberikan informasi. Ya itu hasilnya,” ujarnya. Jumat (18/06/21).

Disinggung terkait hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihaknya terhadap DD Ngujungrejo apakah ada Penyimpangan.? Hery menegaskan bahwa, Rincinya saya tidak tahu. Yang jelas saya turun ke lapangan.

Kalau di saya ada temuan ya saya suruh kembalikan itu saja. Kalau masalah pidana itu bukan wewenang saya. Kalau anggaran selanjutnya saya nggak tahu, terkait dengan temuan itu yang kita dalami.

“Gini mas kalo sampean tanyakan Terkait APBdes nya atau laporan pertanggungjawaban ya saya tidak tahu mas, nanti malah nggak karu2an,” jelasnya.

Saat ditanya terkait metode pemeriksaan bangunan rabat beton yang digunakan oleh pihak Inspektorat, Visual apa Cordril ? Hery Pranoto berdalih, tidak tahu. Kalo masalah ada temuan yang kurang saya suruh kembalikan sesuai dengan RAB.

“Kalo masalah ada yang belum terealisasi saya tidak tahu,” kilahnya.

Masalah pemotongan BLT-DD Tahap pertama itu gini, lanjut Hery, bahwa keterangan dari perangkat Desa itu sebelumnya sudah disepakati bersama.

“Jadi kalo sudah disepakati ya monggo tidak masalah,” cetusnya.

Lebih lanjut Hery Pranoto mengatakan, bahwa terkait masalah beberapa kegiatan yang bersumber dari DD tahun 2020 yang belum terealisasi saya tidak tahu. Namun masalah bangunan yang kurang, sudah saya suruh kembalikan sesuai dengan RAB.

“Kalo masalah kemarin anggaran di tahun 2020 yang belum terealisasi dan baru dikerjakan usai diperiksa Inspektorat. Ya itu kan kewenangan yang sana, yang jelas itu salah kalo sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Menanggapi Dugaan carut marutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Lamongan, dan terkesan melindungi Oknum Perangkat Desa yang Diduga melakukan Korupsi Dana Desa (DD) tersebut. Maka dari itu, kami masyarakat Ngujungrejo sangat berharap kepada pihak aparat hukum Lamongan, khususnya Kejaksaan Negeri Lamongan, untuk segera terjun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap oknum perangkat desa yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi, serta menindak tegas Oknum-oknum yang Diduga bermain. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *