Kadishub Gresik Membuka Rapat Berkaitan Stand di Area Terminal Bunder

245 views

Gresik, JA-Pos – News, Beradarnya kabar soal stand di kawasan terminal bunder Gresik, kini Kepala Dinas Perhubungan Tursilowanto Hariogi membenarkan dan akan melakukan pemutihan sekaligus perbaikan stand yang mengalami kerusakan, dari jumlah 70 stand yang diketahui hanya 9 stand.

Rapat tersebut dilakukan di tempat Ruang Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terminal bunder, hadir dalam rapat berjumlah kurang lebihnya 50 orang yang berjualan di stand terminal bunder Gresik, Kamis (25/11/2021).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi selama menjabat kini angkat bicara setelah diberitakan di media cetak dan online terkait stand di kawasan terminal bunder dengan jumlah 70 stand, akan tetapi yang masuk ke Dinas Perhubungan hanya 9 stand.

“Karena ini aset pemerintah daerah yang harus di tertibkan yaitu dengan menyesuaikan peraturan,” papar Tursilowanto Hariogi.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gresik Tursilo Sapaan akrabnya, ia terlihat semangat luar biasa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Gresik. Pihaknya membeberkan bahwa agenda rapat tersebut bukan forum menghakimi dan mencari cela kesalahan tapi ini forum dialog dan urun rembuk untuk mencari solusi terbaik dalam upaya penertiban stand yang diduga dimonopoli perorangan dan ironisnya tidak membayar biaya sewa.

“Sembilan stand yang dikelola oleh Dishub Gresik dan membayarnya. Kemana sewa stand lainnya, sampai di kabarkan dikontrakkan standnya dengan tarif mahal hingga Rp 5 juta bahkan oleh oknum tertentu, padahal sesuai Perda biaya sewanya hanya Rp 800 Ribu hingga Rp 1 juta, ini kan masuk ranah pidana bila ada penyalahgunaan wewenang,” kata Tursilo selaku Kadishub.

Sedangkan, Kepala UPT terminal bunder bagian mengelolah Mujianto menjelaskan, saya sangat tergajal oleh pemberita soal persewaan stand dengan nilai sebesar 4 juta hingga 5 juta dan saya tidak tau pasti bahwa satu orang dikabarkan bisa menguasai 3 atau 5 stand dan di sewakan ke pihak orang lain, Jumat (26/11).

Masih lanjut Mujianto, persoalan ini akan kami rapatkan kembali karena dari putusan Kadishub akan dilakukan pemutihan kembali, dan surat putusan dari Pemda hanya orang penduduk gresik saja yang boleh menempati, bila mana kami melangar peraturan Perda bisa membuat resiko pastinya itu tindakan pidana.

Dishub Kabupaten Gresik menargetkan untuk penertiban sekitar tujuh puluh stand di area terminal bunder selama beberapa tahun yang lalu dikuasai oknum tertentu dan tidak membayar biaya sewanya.

Salah satu warga Penyewa Stand, Ahwan menuturkan dalam forum tanya jawab kalau dirinya menyewa stand melalui oknum KUKMI, dirinya tidak mengerti Kalau uang sewa itu sebagai retribusi daerah tidak disetor ke Dishub Gresik.

Ditambahkan warga penyewa stand, Sutrisno membeberkan kalau dirinya menempati stand itu sebagai gantinya stand di pasar sentolang yang memiliki hak guna bangunan usaha (HGBU) dan tidak ditarik biaya sewa.

Terakhir, Tursilo menganjurkan pada warga penyewa stand untuk pendaftaran ulang kontrak sewa, supaya lebih tenang dan nyaman dalam melakukan usahanya tidak berisiko hukum. Dishub Gresik sebagai pengelola stand atau aset dapat memberikan retribusi daerah untuk mencapai target PAD Gresik.” tutupnya.

(Fir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *