Dugaan Kasus Korupsi DD Ngujungrejo, Babak Baru di Tahun 2022

78 views

Lamongan, JA-Pos News – Berlanjutnya Laporan Kasus Dugaan tindak pidana Korupsi anggaran Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa Ngujungrejo, Kecamatan Turi, yang pernah diperiksa Kasi Intelijen yang sudah hengkang dari kejaksaan Negeri Lamongan. Giliran Kasi Intelijen yang baru, Condro Maharanto, SH, MH., untuk meneruskan kasus yang terbengkalai, dan berjanji akan segera mengeksekusi data perkara tersebut.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, bahwa laporan Warga Desa Ngujungrejo untuk yang ke dua kalinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan pada Jumat (19/11/21), terkait Dugaan Korupsi 10 item jenis kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019-2021, yang Diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Mujib) dan Bendahara Desa (Mulyadi), kini dalam telaah Kepala kejaksaan Negeri Lamongan, Agus Setiadi, untuk proses lebih lanjut.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan, Condro Maharanto, SH., MH., ketika dikonfirmasi Awak media ini mengatakan bahwa terkait berkas laporan warga Desa Ngujungrejo tersebut masih dalam telaah Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.

“Untuk laporan Dugaan korupsi Dana Desa Ngujungrejo, terkait administrasi dan lainya masih ditelaah oleh Kajari,” ujarnya.

Condro Maharanto, SH., MH., menegaskan, bahwa pihak Kejaksaan Negeri Lamongan akan secara profesional menangani berkas laporan kasus Dugaan Korupsi anggaran Dana Desa Ngujungrejo, dan segera melakukan pemanggilan.

“Jika telaah terkait administrasi dan lain-lain sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya.

Diketahui, munculnya kasus Dugaan korupsi anggaran Dana Desa Ngujungrejo tersebut, berawal dari laporan warga yang melaporkan ke Kejari Lamongan tentang temuan data di lapangan.

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan, Kades Ngujungrejo dengan inisial MJ dan Bendahara Desa dengan inisial ML, Diduga melakukan penyimpangan pekerjaan proyek fisik, diantaranya Diduga, proyek yang dikerjakan di Desa Ngujungrejo ini banyak yang tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB). Bahkan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa, bersumber dari DD 2020 senilai Rp.15.116.800., untuk pembelian Proyektor LCD, Computer, Kanopi, Almari, namun kenyataan di lapangan Fiktif. Dan jenis kegiatan itu baru dikerjakan pada 28 Februari 2021 setelah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat.

Bahkan terkait BUMDES bersumber dari DD tahun 2020 senilai Rp. 25.000.000., seharusnya direalisasikan pada bulan Maret, kepada masyarakat/peminjam untuk pemberdayaan. Namun masyarakat tidak tahu-menahu terkait dana tersebut karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, bahkan dana tersebut diduga belum disalurkan kepada Ketua BUMDes (Imron), dan Diduga uang tersebut Dikorupsi oleh Bendahara Desa (Mulyadi). Ironisnya, lagi pada saat penyerahan uang BUMDes Anggaran tahun 2019 dari pengurus lama sebesar Rp. 302. 000.000., namun LPJ di tahun 2020, uang tinggal Rp. 200.000.000.

Bukan hanya itu, bahkan Pemerintah Desa Ngujungrejo melalui Kepala Dusun Ngujung dengan inisial SP dan perangkat desa dengan inisial RD pada tanggal 3 Agustus 2020 Diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) tahap pertama sebesar Rp.150.000., (seratus lima puluh juta rupiah) ke masing-masing rumah warga dengan alasan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapat bantuan.

Diduga melakukan Mark Up data kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian Dll) yang bersumber dari Dana Desa (DD) anggaran tahun 2020 senilai Rp.11.856,000., Dimana pencanangan awal dalam rancangan anggaran biaya (RAB) adalah untuk 19 orang guru, dan masing-masing guru mendapatkan Rp. 600.000., Namun pada waktu realisasi yang diperuntukkan menjadi 31 Guru, masing-masing guru mendapatkan Rp. 345.000. Dan ada sebagian guru yang tidak punya lembaga pendidikan, baik TPQ atau Diniyah juga tidak mengajar di PAUD mendapatkan insentif tersebut, bahkan sebagian guru tidak berdomisili di Desa Ngujungrejo.

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan), Kls, Bumil, Lamsia, Insentif, bersumber DD tahun 2020 senilai Rp. 10,544,100. Namun kenyataan di lapangan uang tersebut tidak direalisasikan. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa, senilai Rp.5,000,000. Namun kenyataan di lapangan tidak ada kegiatan lomba apapun, mengingat pada waktu itu adalah masa pandemi Covid-19.

Jenis Kegiatan lainnya Diduga syarat penyimpangan yaitu Penanggulangan Covid, senilai Rp.49,435,500. Masalahnya dalam kegiatan tersebut Lembaga Masyarakat baik BPD, LPM, RT, RW, banyak yang belum tahu perincian anggaran yang dikeluarkan dan terkesan tertutup.

Tidak sampai disitu, pemerintah Desa Ngujungrejo di tahun 2021 menerima 3 titik kegiatan pekerjaan yang bersumber dari dana BKKPD, diantaranya pembangunan jalan rabat beton arah ke makam senilai Rp. 75 juta, pembangunan lapangan futsal sekolahan SD Ngujungrejo senilai Rp. 75 juta, dan pembangunan jalan rabat beton jalan poros Desa Ngujungrejo senilai Rp. 75 juta. Namun lagi-lagi dalam pelaksanaannya Diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang ada/Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan data yang dihimpun, dari beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Desa Ngujungrejo tersebut sebelumnya sudah dilaporkan warga setempat ke Kejaksaan Negeri Lamongan, dan pada saat itu pihak Kejari Lamongan meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 item tersebut.

Namun ironis, dari hasil pemeriksaan/Audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat di lapangan Diduga syarat permainan, dan pihak Inspektorat terkesan melindungi oknum-oknum pemerintah desa Ngujungrejo yang Diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan mengembalikan bangunan yang Diduga tidak sesuai RAB, dan mengerjakan bangunan/kegiatan yang Diduga Fiktif/belum terselesaikan lainnya.

Sesuai pasal 4 Uu No 14 tahun 1999 yang menyatakan : Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *