RUGIKAN NEGARA MENCAPAI 2 MILIAR RUPIAH, KEJARI BLITAR SITA ASET DUGAAN HASIL KORUPSI DANA HIBAH

390 views

Kejaksaan Negeri Blitar melakukan penyitaan aset dugaan hasil tindak pidana korupsi Dana Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur TA 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) “BLITAR SEJAHTERA” dengan tersangka atas nama “BS” di Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Selasa (12/07).

Sebelumnya, pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi KPPKD memberikan dana bantuan berupa uang kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan di Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sumber anggaran dituangkan dalam APDB Tahun Anggaran 2016 untuk belanja hibah kepada badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan senilai Rp.61.205.000.000,-. Kabupaten Blitar salah satu pihak penerima hibah adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) “BLITAR SEJAHTERA” berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah vang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016 dengan nilai hibah sebesar Rp. 2 Miliar Rupiah.

Tersangka “BS” yang mengetahui informasi akan adanya program bantuan tersebut berniat memperoleh dana bantuan dengan cara mengusulkan secara langsung nama penerima, alamat dan jumlah nominal uang bantuan _(BY NAME BY ADDRESS)_, selanjutnya Tersangka “BS” segera mempersiapkan Organisasi Kemasyarakatan dengan nama “Blitar Sejahtera” yang nama dan alamatnya sudah terlebih dahulu diusulkan, dengan cara mengumpulkan dan mencari orang yang berdomisili di Desa Siraman Kesamben Kab. Blitar yang mau dijadikan pengurus dan menyiapkan nama-nama anggota dari Pokmas “Blitar Sejahtera” untuk memenuhi administrasi dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, selanjutnya proposal bantuan pembangunan sesuai data yang diperoleh dari pihak Tersangka “BS” dengan nilai pengajuan bantuan 2 Miliar Rupiah, dan lokasi pembangunan yang digunakan dalam proposal pengajuan bantuan dalam proposal didukung dengan Sertifikat Hak Atas Tanah tetapi dokumen Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut menunjukkan status kepemilikan tanah bukan merupakan tanah yang secara Hak dikuasai oleh Pokmas “Blitar Sejahtera” melainkan milk pribadi Tersangka “BS” yang kemudian dibuatkan surat pernyataan hibah tanah seolah-olah telah dihibahkan kepada Pihak Pokmas “Blitar Sejahtera” untuk melengkapi syarat administrasi dari proposal bantuan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Blitar Windhu Sugiarto, SH.MH. menerangkan bahwa kegiatan Penyitaan dan penyegelan terhadap aset milik tersangka “BS” dilaksanakan oleh Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka kepentingan proses penyidikan dan pengamanan barang bukti untuk melengkapi berkas penyidikan dengan cara memasang papan penyitaan barang sitaan di tembok depan bangunan dan segel/line Kejaksaan RI di pagar depan bangunan, selanjutnya direncanakan pada hari Rabu (13/07) Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, ujar Kasi Intel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *