DPRD Kabupaten Gresik Mengelar Sidang Paripurna Materi Pertanggungjawaban Kinerja tahun 2022

59 views

GRESIK, || – DPRD Kabupaten Gresik menggelar sidang paripurna dengan dua agenda sekaligus yaitu paripurna pertama tentang laporan pertanggungjawaban kinerja DPRD dan dilanjutkan dengan paripurna kedua tentang pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2022.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh M.Qodir selaku pimpinan DPRD dengan didampingi Nur Saidah, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan sekaligus dihadiri Bupati Fandi Akhmad yani beserta OPD.(01/04/2023)

Untuk mengawali sidang paripurna, M.Qodir menegaskan bahwa sidang paripurna kali bersifat umum dan terbuka untuk umum dan dia mengatakan bahwa sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018 dan peraturan tata tertib DPRD kabupaten Gresik nomor 01/2019 pasal 42 huruf ( i ) menyatakan bahwa salah satu tugas pimpinan DPRD telah menyampaikan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD, Maka berdasarkan rapat BANMUS hari ini dijadwalkan rapat paripurna dengan agenda laporan kinerja DPRD tahun 2022.

Beberapa catatan atau rekomendasi penting kinerja DPRD kabupaten Gresik sebagaimana tugas dan fungsinya yang telah diatur didalam aturan berlaku dibacakan oleh Muhammad (Ketua Komisi 4) dalam sidang paripurna tersebut kepada pemerintahan daerah antara lain :

1 || – Bidang Hukum dan Pemerintahan
A. Terkait pelantikan kepala desa harus standarisasi dalam aturan sehingga tidak ada lagi permasalahan untuk masa yang
akan datang.
B. Terkait proses pencairan dana desa harus ada formula yang harus disiapkan agar ada percepatan, Bila diperlukan bisa mengunakan aplikasi sebagai penunjang untuk memotong/memangkas birokrasi untuk mekanisme pengajuan anggaran dana desa
C. Pada proses analisis beban kerja ASN dapat dilakukan pemerataan dan pemaksimalan tugas ASN dimasing-masing OPD
D. Melakukan pendataan terhadap tambang ilegal dan melakukan tindakan dikabupaten Gresik serta melakukan komunikasi dengan instansi ketika melakukan pelanggaran, Dan satpol PP bisa menjalin kerjasama dengan OPD terkait supaya bisa menindak dan bekerjasama dengan APH terhadap pelanggaran.
E. Terkait dengan aset pemerintah kabupaten Gresik maka OPD terkait untuk segera melakukan pendataan tanah yang merupakan aset pemerintah kabupaten Gresik.

2 || – Bidang Perekonomian dan keuangan
A. OPD terkait harus mengoptimalkan PAD terutama yang bersumber pada pajak daerah.
B. Percepatan realisasi program kegiatan dalam penyerapan anggaran secara optimal, secara kualitas pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal.
C. Perbaikan management PDAM Giri Tirta dan penyertaan modal yang harus meningkatkan pelayanan dengan manajemen dengan adanya pembaharuan sarana dan prasarana infrastruktur
D. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan oleh OPD, Dinas mitra yang terkait ekonomi dengan keuangan maka harus diperlukan koordinasi dengan DPRD.
E. Bagi dinas-dinas agar mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terutama terkait dengan CSR
F. Hasil studi DPRD kebaioaten Gresik di Ngawi menjadi bahan rekomendasi komisi 2 kepada dinas pertanian yang mengunakan alat modern untuk mendukung efesien pengelolaan pertanian.
G. Harus ada strategis pengembangan usaha mikro dan usaha pendekatan orientasi strategis perusahaan berskala standart menengah.

3 || -Bidang Pembangunan
A. Pelaksanaan pekerjaan dikabupaten Gresik disesuaikan dengan perencanaan dan teknis selain itu pekerjaan lelang (PL) harus diawali tahun.
B. Persoalan banjir dikota untuk dicarikan jalan solusinya.
C. Kontraktor tidak bisa menyesuaikan target waktu yang ditentukan
D. Perlu pengaturan parkir

4.|| – Bidang sosial rakyat
Terkait isi publik dibidang kesejahteraan rakyat yang menonjol ditahun 2022.
Dinas Pendidikan.
-Dalam proses pelaksanaan dasar hukum untuk GTT oleh karena itu agar dipercepat, Karena hal tersebut mempengaruhi kinerja guru
– Terrkait PPDB ini harus benar-benar dikawal secara inten terutama syarat terutama KTM yang menjadi potensi kecurangan.

Dinas Kesehatan
-Perlu adanya analisis puskesmas pembantu untuk pelayanan
-Prioritas optimalisasi penekanan terhadap angka kematian ibu dan anak tahun 2022 serta prioritas penanganan stunting.
-UHC tahun 2023 dinaikan target sebesar 98 (data terus berjalan)

Dinas Sosial
-Hibah sosial harus dikembalikan dalam bentuk uang sesuai dengan pengajuan proposal yang diajukan.
-Merealisasikan puskesmas lansia dikecamatan selain puskesmas disukomulyo dan adanya panti jumpo dikabupaten Gresik.
-Pendataan PKH Inklusif hendaknya sesuai sasaran dan bekerjasama dengan kepala desa.

Dinas Ketenagakerjaan
-Membebtuk zona perioritas tenaga outsourcing prioritas dikabupaten Gresik.
-Memperjuangkan pesangon pada pekerja diwilayah kabupaten Gresik.
-Segera melounching singkronisasi data BPJS di PT.New era

Rumah sakit Ibnu Sina
-Pelayanan perlu ditingkatkan dan ditingkatkan dari target yang mencapai.
-Bekerjasama dengan industri untuk membuat MoU RSUD
-Obat selalu harus diperhatikan
-PL untuk barang dan jasa diutamakan untuk warga kabupaten Gresik.

Dinas KBPPA
-Pelayanan stunting secara berkelanjutan, Percepatan MoU lintas sektor dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak.
-Peningkatan kader-kader KB

Dinas Pemuda dan Olahraga
-Menigkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga dan kebudayaan dikabupaten Gresik. (Adv/Iwn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *