Oknum Perangkat Desa Sumput Diduga Lakukan Pungli Pembuatan E-KTP
0 Komentar 3535 pembaca

Oknum Perangkat Desa Sumput Diduga Lakukan Pungli Pembuatan E-KTP

Peristiwa

Gresik, JA–Pos News - Meski Pemerintah sudah menggratiskan biaya pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, rupanya masih saja banyak oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan aksi tak terpuji. Seperti terjadi di Dusun Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Pasalnya masyarakat setempat mengeluhkan pembuatan E-KTP dan KK yang dipungut biaya lumayan tinggi Rp 150 ribu untuk pembuatan E-KTP lewat aparat Desa Sumput (perangkat) Saiful.

Berdasarkan pengakuan beberapa warga setempat saat di temui senin (4/5/2020) pembuatan E-KTP dan KK dipungut ratusan ribu itu warga tidak tahu dibuat apa.

Bukanya mengurus e-KTP itu gratis alias tidak dipungut biaya administrasi, dan pegawai perangkat desa itu digaji melalui dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD dimana dana anggaran pengeluaran desa tersebut berbunyi biaya operasional pemerintah.

Disini ada sebuah kasus sangat menarik dimana kasi pemerintahan desa Sumput bekerja sambil mencari uang sampingan, yang mana ada seorang warga miskin yang hendak menerima bantuan BLT bersumber dari DD (terdampak Covid-19) karena tidak terdaftar dalam program PKH maupun BPNT.

Sebut saja Sulami (70) perempuan usia lanjut warga RT 03 RW 01 Dusun Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Untuk melengkapi data e-KTP akhirnya Sulami harus mengurus melalui perangkat desa yang bernama Saiful (kasi pemerintahan) karena saat itu menantu yang bernama Urip (60) saat mau mengurus e-KTp di Kecamatan Kedamean namun dicegah atau ditawari jasa pengurusan oleh oknum perangkat Desa tersebut, dengan biaya sebesar seratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 150.000,-).

Urip (60th) merupakan menantu dari Sulami menceritakan kepada awak media bahwa ia benar mengeluarkan uang sebesar 150 ribu sebagai uang jasa mengurus E-KTP karena ditawari.

Minggu pagi kita kerumah saudara Saiful menyerahkan blangko dan uang seratus ribu itu uang dari mertua, karena Sulami golongan orang tidak mampu yang maunya itu uang pecahan lima ribuan dan dua ribuan kami tukarkan seratus ribuan terus kita serahkan kerumahnya Saiful dan diterima istrinya, kata Urip.

Sisa pembayarannya lima puluh ribu kita serahkan malamnya karena masih dicarikan pinjaman, kepada yang bersangkutan yakni Saiful dan malah ia berjanji hari Senin e-KTP sudah jadi. Pas ditanya Saiful menjawab "gampang cak kalau udah jadi tak kabari," tiru Urip.

Untuk kejelasan adanya pungli yang di lakukan oleh Oknum Perangkat Desa Sumput Media JA-Pos News mendatangi Sutaji sebagai Kepala Desa Sumput Kecamatan Driyo rejo dikantor desa, meminta keterangannya terkait adanya perangkat Desa Sumput yang memainkan jasa pembuatan E-KTP, Sutaji pun tidak mengetahui dengan adanya pungutan jasa pembuatan E-KTP yang dilakukan perangkat desanya. "Saya hanya dimintai tanda tangan saja mas kalau ada warga mau ngurus E-KTP atau KK," ungkap Sutaji selasa (5/5/2020).

Nanti coba tak datang kerumah Saiful saya tanyakan mas, pungkas Sutaji.

Saiful (perangkat desa) waktu dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp terkait adanya jasa pembuatan E-KTP yang dia lakukan Selasa (5/5/2020), dia megelak atau tidak membenarkan, tidak bisa, tidak benar mas," singkatnya.

Merujuk kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aparat pemerintah yang menuntut biaya di ancam 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 75 juta rupiah. (Red)

Author

JA-Pos News
Profil JA-Pos News

Iklan Tengah Detail Berita 665x140px

Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top