Dalam Rangka Penerangan Hukum, Kajari Blitar Jadi Narasumber Rakor Di DPRD Kabupaten Blitar

64 views

Pimpinan DPRD Bersama Forkopimda Kabupaten Blitar dalam Rapat Koordinasi (17/05/2022)
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar menjadi narasumber penerangan hukum di DPRD Kabupaten Blitar dalam kegiatan yang bertema “Rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Blitar bersama narasumber Forkopimda terkait dengan permasalahan-permasalahan di Kab. Blitar” di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar Jl. Kota Baru No.6, Banjarjo, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar Selasa, (17/05/2022).
Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, Wakil Ketua DPRD, Susi Narulita, Mujib SM, dan Anggota DPRD. Juga hadir sebagai Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Kapolres Blitar Kota, Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar, serta Pengadilan Negeri Blitar.
Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00 yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto. Dalam sambutannya Beliau mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam rangka menjalankan tugas, optimalisasi kerja, serta fungsi-fungsi DPRD Kabupaten Blitar agar berjalan dengan baik.
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Erry Pudyanto Marwantono, SH.,MH. selaku narasumber dalam Rakor memberikan pemaparan penerangan hukum terkait penanganan serta pencegahan tindak pidana Korupsi dan juga tupoksi Kejaksaan.
Dalam pemaparannya, Beliau menyampaikan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap eksekusi dan dalam pemberantasan korupsi Kejaksaan akan mengedepankan tindakan pencegahan.
Lebih lanjut, Kajari Blitar menyampaikan bahwa pelaku-pelaku korupsi juga sudah sampai kemana-mana bahkan sudah sampai ke tingkat Desa oleh karenanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Korupsi adalah tindak pidana Extraordinary Crime atau Kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan luar biasa.

“Terdapat pasal-pasal yang paling penting adalah pasal perbuatan melawan hukum dan pasal mengenai suap, apabila seseorang melakukan tindakan melawan hukum atau tidak ada dasar hukumnya kemudian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan menguntungkan orang lain meskipun seseorang tersebut tidak menikmati sepeserpun hasil korupsi tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan bahkan dapat menjadi tersangka,” urainya.
“Bahwa efek dari perbuatan tindak pidana korupsi juga dapat berimbas kepada keluarganya antara lain sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat, selain itu pelaku tindak pidana korupsi ada kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dan membayar denda dimana bila tidak dapat membayar harta bendanya bisa disita,” jelasnya.
Sebelum menutup pemaparan, Kajari Blitar tersebut berpesan bahwa Kejaksaan juga mempunyai fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dimana kita membela pemerintahan apabila ada permasalahan-permasalahan hukum perdata dan tata usaha negera, tetapi persyaratannya harus MoU terlebih dahulu.
“Kejaksaan Negeri Blitar selalu siap melakukan pendampingan apabila masih ada keraguan dalam suatu kegiatan pada pemerintahan di Kabupaten Blitar sehingga dapat menghindari perbuatan yang dapat melawan hukum karena Kejaksaan lebih mengutamakan pencegahan tindakan yang melawan hukum,” jelasnya menutup pemaparan

Sumber: (Kejaksaan Negri Blitar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.